Suarainhil.com, Kateman — Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi sorotan. Komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil itu kini mengalami penurunan harga yang cukup drastis hingga membuat para petani menjerit. Di tingkat petani, harga kelapa disebut hanya berada di kisaran Rp3.200 per kilogram pada Mei 2026.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan dari Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR). Organisasi itu menilai harga kelapa saat ini sudah tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun maupun kebutuhan hidup para petani sehari-hari.
Tidak hanya persoalan harga, para petani juga mengeluhkan antrean panjang penjualan kelapa di PT Sambu Guntung. Lamanya proses antrean menyebabkan banyak kelapa petani membusuk sebelum sempat dijual. Akibatnya kualitas kelapa menurun dan harga jual jatuh ke kategori PMK, sehingga petani mengalami kerugian berlipat.
Ketua Umum IPKR, Handy Cahyadi, menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Menurutnya, perusahaan besar seperti PT Sambu Guntung seharusnya mampu memberikan harga yang lebih layak kepada petani, mengingat petani merupakan mitra utama dalam keberlangsungan industri kelapa di Indragiri Hilir.
“Jangan sampai perusahaan memonopoli harga yang justru merugikan petani. Petani adalah tulang punggung keberlangsungan industri kelapa di Inhil,” tegasnya.
Handy juga mengingatkan bahwa rendahnya harga kelapa berpotensi mendorong petani mengalihfungsikan kebun kelapa menjadi perkebunan sawit. Ia menyebut kondisi tersebut sudah mulai terjadi di berbagai wilayah di Inhil dan menjadi ancaman serius terhadap identitas daerah yang selama ini dikenal sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, petani bisa beralih ke sawit karena dianggap lebih menjanjikan. Jika itu terjadi, identitas Inhil sebagai daerah penghasil kelapa terbesar bisa perlahan hilang,” ujarnya.
Menurut IPKR, saat ini ribuan hektare lahan kelapa di Indragiri Hilir telah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Hal tersebut dinilai menjadi ancaman besar terhadap keberlangsungan komoditas kelapa yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Selain itu, IPKR juga meminta pemerintah membuka kran ekspor kelapa seluas-luasnya agar tercipta persaingan harga di pasar. Dengan adanya persaingan, harga kelapa di tingkat petani diharapkan kembali membaik dan tidak terjadi monopoli harga.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal IPKR, Ali Akbar Almukti, menilai sudah saatnya pemerintah menetapkan standarisasi harga kelapa demi memberikan kepastian kepada petani.
“Kalau sawit memiliki standar harga, kenapa kelapa tidak? Petani juga membutuhkan kepastian agar kehidupan mereka terjamin,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai mulai bergerak mencari solusi atas persoalan harga kelapa. Menurutnya, upaya Bupati Inhil menemui Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, merupakan langkah positif dalam memperjuangkan stabilitas harga dan kesejahteraan petani kelapa.
IPKR berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menghadirkan kebijakan nyata untuk melindungi petani kelapa, menjaga stabilitas harga, dan mempertahankan kejayaan Indragiri Hilir sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.
Selain persoalan harga, IPKR juga menegaskan pentingnya percepatan program hilirisasi kelapa di Inhil. Menurut mereka, hilirisasi menjadi solusi strategis agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program hilirisasi kelapa harus segera direalisasikan agar kelapa memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi daerah,” tutup Ali Akbar Almukti.
