Tanjungpinang, 15 Juni 2026 – Kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah kembali disuarakan kalangan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (STAIN SAR) Angkatan 2025 bersama organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar Mimbar Bebas dan Diskusi Publik di Taman Batu 10 sebagai bentuk kritik terbuka terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Ratusan mahasiswa memenuhi lokasi kegiatan dan secara bergantian menyampaikan pandangan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia. Organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, dan SEMMI turut hadir dalam konsolidasi tersebut sebagai wujud solidaritas antarelemen gerakan mahasiswa.
Dalam forum itu, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang menurut mereka memerlukan evaluasi serius, mulai dari pelaksanaan program prioritas nasional hingga dinamika pembentukan regulasi yang dinilai berpotensi mengurangi ruang pengawasan publik dan supremasi sipil.
Koordinator aksi, Awaludin Rahmadi, menyatakan bahwa mahasiswa tidak ingin demokrasi hanya menjadi ruang formal tanpa keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.
“Ketika kebijakan negara dipandang tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat dan kritik publik diabaikan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Mimbar bebas ini adalah bentuk pengingat bahwa pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan rakyat,” ujarnya.
Selain menyoroti kebijakan anggaran dan program nasional, peserta forum juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah perkembangan regulasi yang dinilai perlu dikaji kembali agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Melalui pernyataan sikap yang dibacakan di akhir kegiatan, aliansi mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional, meninjau kembali regulasi yang dipandang menimbulkan kekhawatiran publik, menghentikan praktik yang dinilai memperluas intervensi aparat di ruang sipil, serta mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
Menurut para peserta, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk melemahkan negara, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang menjadi ciri masyarakat demokratis. Mereka menegaskan bahwa kebijakan publik harus dibangun di atas prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Mimbar bebas ditutup dengan pembacaan tuntutan bersama dan seruan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib sambil menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu-isu kebangsaan melalui gerakan yang damai, konstitusional, dan berbasis argumentasi.
