Momentum Milad Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya tidak hanya menjadi perayaan bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai seremoni yang digelar, terdapat pertanyaan yang patut dijawab bersama: mengapa daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang belum terselesaikan?
Indragiri Hilir dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Perkebunan kelapa yang luas, sektor perikanan yang potensial, serta lahan pertanian yang produktif menjadi modal besar untuk membangun kemandirian ekonomi daerah. Namun realitas yang dihadapi masyarakat masih menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan hasil yang dirasakan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 41.049 jiwa atau 5,66 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara optimal.
Ironi terbesar adalah bahwa Inhil kaya akan kelapa, tetapi masih miskin nilai tambah. Selama bertahun-tahun, sebagian besar komoditas kelapa dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh daerah lain yang memiliki industri pengolahan. Petani hanya memperoleh keuntungan terbatas dari hasil kebun mereka, sementara nilai ekonomi yang lebih besar muncul setelah komoditas tersebut diolah menjadi berbagai produk turunan.
Di sisi lain, tekanan ekonomi nasional semakin memperberat kondisi masyarakat. Fluktuasi nilai tukar dolar menyebabkan kenaikan harga pupuk, pestisida, alat pertanian, dan berbagai kebutuhan produksi lainnya. Kenaikan biaya energi dan distribusi juga berdampak pada meningkatnya ongkos pengangkutan hasil panen. Kondisi ini membuat biaya produksi petani terus meningkat, sementara harga jual komoditas tidak selalu mengalami kenaikan yang seimbang.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi masyarakat. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berhenti pada eksploitasi komoditas mentah, tetapi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
Karena itu, Milad Inhil harus menjadi momentum untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih progresif. Pemerintah daerah perlu memperkuat hilirisasi industri kelapa, membangun infrastruktur pendukung sektor pertanian, memperkuat koperasi petani, membuka akses pasar yang lebih luas, dan menciptakan iklim investasi yang mampu menghadirkan industri pengolahan di daerah.
Dalam perspektif Islam, pengelolaan kekayaan alam merupakan amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Nilai keadilan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berorientasi pada pemerataan manfaat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah tidak ditentukan oleh kemeriahan peringatan hari jadinya, melainkan oleh sejauh mana rakyat merasakan manfaat dari kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak seremoni, tetapi membutuhkan kebijakan yang mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan.
Di usia Kabupaten Indragiri Hilir yang terus bertambah, harapan masyarakat tetap sama: menjadikan daerah yang kaya kelapa ini tidak lagi miskin nilai tambah, serta memastikan bahwa kekayaan alam yang ada benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Aidil Akbar.
