Penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 kembali menyisakan pertanyaan besar. Mengapa masih banyak calon mahasiswa yang memilih tidak melakukan registrasi ulang meskipun telah dinyatakan lulus? Berbagai faktor tentu memengaruhi keputusan tersebut. Namun, dari berbagai diskusi yang saya lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, persoalan biaya pendidikan, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), menjadi keluhan yang paling sering muncul.
Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Indragiri Hilir. Ia bukan pejabat tinggi, melainkan ASN pada level pelaksana yang telah mengabdi bertahun-tahun. Dengan nada penuh kekhawatiran, ia menceritakan perjuangannya agar anaknya tetap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.
“Di atas kertas saya dianggap mampu karena berstatus ASN. Tetapi yang orang lihat hanya gaji, bukan sisa uang yang benar-benar kami bawa pulang setiap bulan,” ungkapnya.
Kalimat tersebut sederhana, tetapi menggambarkan kenyataan yang dihadapi sebagian keluarga ASN.
Tidak sedikit ASN di daerah yang masih harus mencicil rumah, memiliki pinjaman perbankan yang digunakan untuk kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan beberapa anak sekaligus, serta memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Akibatnya, penghasilan bersih yang tersedia setiap bulan jauh lebih kecil daripada penghasilan formal yang tercatat dalam administrasi.
Persoalan menjadi semakin berat ketika anak mereka diterima di perguruan tinggi. Status sebagai anak ASN sering kali membuat mereka ditempatkan pada kelompok UKT yang lebih tinggi karena penilaian didasarkan pada penghasilan formal orang tua. Di sisi lain, berbagai program bantuan pendidikan berbasis ekonomi juga memiliki persyaratan yang membuat sebagian anak ASN tidak memenuhi kriteria. Akibatnya, mereka berada di posisi yang sulit: dianggap mampu untuk membayar UKT yang tinggi, tetapi tidak cukup memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan.
Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa seluruh keluarga ASN mengalami kondisi seperti ini. Masih banyak ASN yang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya dengan baik. Namun, pengalaman yang saya dengar menunjukkan bahwa ada sebagian keluarga ASN yang menghadapi dilema nyata. Kondisi tersebut layak menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.
Menurut hemat saya, sudah saatnya mekanisme penetapan UKT lebih menekankan kemampuan bayar riil daripada sekadar besaran penghasilan formal. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga, kondisi ekonomi secara menyeluruh, serta kewajiban finansial yang dapat dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan untuk mengurangi penerimaan perguruan tinggi, melainkan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan mencerminkan rasa keadilan.
Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, pendidikan tinggi merupakan investasi yang sangat penting. Daerah ini membutuhkan semakin banyak generasi muda yang berpendidikan agar mampu membangun sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, hingga pemerintahan yang lebih baik. Jangan sampai ada anak-anak yang memiliki prestasi dan semangat belajar harus mengubur impiannya hanya karena sistem belum sepenuhnya mampu membaca kondisi ekonomi keluarganya secara utuh.
Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Karena itu, kebijakan pembiayaan pendidikan pun harus terus disempurnakan agar benar-benar berpihak pada keadilan. Ketika kita berbicara tentang pemerataan akses pendidikan, yang harus dilihat bukan hanya angka penghasilan, tetapi juga kemampuan nyata setiap keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Semoga suara-suara dari daerah seperti Indragiri Hilir dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam menyempurnakan kebijakan UKT. Dengan begitu, pendidikan tinggi akan semakin terbuka bagi seluruh anak bangsa yang memiliki tekad untuk belajar dan mengabdi kepada negeri.
Fitrawir Armadani
