SuaraInhil.com, Tembilahan – Tekanan yang dirasakan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir kembali mendapat sorotan. Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) Inhil meminta perhatian pemerintah pusat terhadap komoditas kelapa diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan kepastian bagi petani.
Perwakilan MPKN Inhil Fitra Andriyan menyambut positif perhatian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap persoalan perkebunan dan petani di Riau. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian persoalan kelapa yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Inhil.
“Kami memberikan apresiasi atas perhatian Menteri Pertanian terhadap persoalan petani kelapa. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana perhatian tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata,” ujar Fitra, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan kerja Mentan Amran Sulaiman ke Riau pada Kamis tersebut antara lain berkaitan dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan bibit kelapa untuk pengembangan lahan seluas 10.200 hektare di Provinsi Riau.
Bagi MPKN, bantuan pengembangan kebun merupakan salah satu bagian dari solusi. Persoalan petani kelapa dinilai jauh lebih luas karena menyangkut harga hasil panen, kondisi kebun, biaya produksi, kebutuhan keluarga hingga masa depan pendidikan anak-anak petani.
Fitra mengatakan persoalan harga menjadi salah satu hal yang paling dirasakan masyarakat. Ketika harga hasil kebun mengalami tekanan, sementara kebutuhan pangan dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan, ruang gerak petani semakin terbatas.
“Petani tidak hanya memikirkan bagaimana menghasilkan kelapa. Mereka juga harus membayar kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak dan kebutuhan lainnya. Karena itu kepastian harga menjadi sangat penting,” katanya.
MPKN juga memberikan perhatian terhadap informasi mengenai perlunya aparat penegak hukum dilibatkan dalam menelusuri persoalan yang berkaitan dengan harga kelapa. Menurut Fitra, jika terdapat dugaan persoalan dalam rantai perdagangan atau tata niaga, maka harus dilakukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan data di lapangan.
“Kalau memang ada persoalan yang menyebabkan harga di tingkat petani jatuh, tentu harus diketahui penyebabnya. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan harga, MPKN menilai kerusakan kebun rakyat juga memperberat kondisi petani. Kebun yang tidak produktif membutuhkan biaya pemulihan, sementara kemampuan ekonomi petani sendiri terbatas.
Menurut Fitra, program pemerintah terkait pemulihan perkebunan harus dibarengi dengan pendataan yang akurat. Dengan demikian, petani yang memiliki kebun rusak dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi ketimpangan dalam penyaluran.
“Data harus jelas, penerima harus jelas dan pengawasannya juga harus kuat. Kami ingin program pemerintah benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan,” tegasnya.
MPKN juga menyinggung peran perusahaan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah penghasil kelapa. Organisasi tersebut mempertanyakan sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta lingkungan.
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian. MPKN meminta pemerintah dan instansi teknis melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di sekitar kawasan perusahaan, termasuk aspek kualitas udara dan dampaknya terhadap masyarakat.
Fitra mengatakan pemeriksaan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perusahaan juga diperlukan agar pemerintah memiliki data yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan.
“Kami mendorong dinas terkait melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data kesehatan masyarakat. Data tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan mengambil langkah antisipasi apabila ditemukan persoalan,” pungkasnya.
(Sulaiman)
